Lembaga Institute Political Leadership

LATAR BELAKANG BERDIRINYA INSTITUT POLITICAL LEADERSHIP

Direktur Komunitas Berdaya Indonesia (Dr. Ir. Lely Wahyuniar, M. Sc) Berfoto Dengan Peserta Dan Pemateri ( Dra. Euis Fatayati, Ketua Bidang Perempuan DPP Partai PAN ) Pelatihan Kepemimpinan Politik Perempuan.

Dalam perkembangan demokrasi, ada kecenderungan politik sudah menjadi suatu “Industri” yang diminati banyak orang. Secara sederhana dapat dijelaskan, industri politik serupa tetapi tidak sama dengan industri barang lainnya. Dikatakan serupa, karena sama-sama membutuhkan biaya produksi dalam proses menghasilkan beberapa produk yang akan ditawarkan ke pasar. Perbedaan dasarnya ada dua.

Pertama, terletak pada biaya produksi dan produk yang dihasilkan. Kalau industri barang biaya pruduksinya didapatkan setelah produk yang ditawarkan laku di pasaran. Lain halnya dalam industri politik yang biaya produksinya harus dibayar lebih dahulu oleh pemegang saham, tanpa harus menunggu apakah produk yang ditawarkan di pasar laku atau tidak. Kedua, kalau industri barang menghasilkan produk benda yang bersifat kongkrit (benda nyata, dapat dilihat dan diraba). Sementara dalam industri politik, produknya bersifat abstrak karena ia berupa konsep yang kemudian akan dijabarkan atau diaplikasikan di lapangan oleh para pemegang sahamnya (politikus).

Diantara sekian banyak produk yang dihasikan oleh industri politik, yang paling dikenal oleh seluruh penduduk dunia (familiar) dan paling di respon oleh pasar global adalah demokrasi. Perkembangan kemudian menunjukkan, dalam industri politik harga demokrasi ternyata sangat mahal. Butuh modal banyak kalau ingin investasi dalam pasar demokrasi.

Untuk membuktikan apakah pasar demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan politik uang, coba kita pinjam dasar pemikiran liberalisme perihal gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Menurut pemikiran liberalisme (ibu kandung demokrasi) pasar (market) bukanlah gejala alami seperti gempa bumi atau musim semi. Pasar adalah salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia, karenanya bisa diciptakan dan dibatalkan menurut desain manusia. Justru karena bukan alami, kinerja pasar butuh tindakan “politik” yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasinya. Itu berarti, pemisahan tegas antara ‘ekonomi’ dan ‘politik’ hanyalah suatu ilusi. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi.

Pemikiran liberalisme ini disinergikan dengan realitas politik sekarang, dapat dikatakan, siapa saja individu atau kelompok yang berminat memasuki pasar demokrasi, ia harus menyiapkan setumpuk modal untuk berinvestasi dalam industri politik. Para peminat harus menyadari bahwa industri politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, kalau tidak memiliki modal cukup jangan mencoba masuk dalam pasar demokrasi yang semua transaksinya diwarnai ketidakpastian.

Pertanyaan kemudian yang menarik dikedepankan menyikapi fenomena “politik sebagai suatu industri,” apakah individu atau kelompok yang tidak memiliki modal berarti sudah tertutup peluang untuk menjadi pemenang? Jawabnya Tidak! Itulah perlunya seorang politisi (calon pemimpin) untuk memahami strategi investasi politik, karena kalau tidak memahami kiat-kiat sukses berinvestasi dalam industri politik, berapa pun modal yang disiapkan tidak pernah akan cukup. Namun disisi lain kalau memahami strategi investasi politik, maka politik bisa menjadi sangat murah.

Berangkat dari realitas seperti ini, maka kami mendirikan INSTITUT POLITICAL LEADERSHIP  (Studi Politik Indonesia) yang akan menuntun bagaimana politisi membelanjakan uangnya dalam pasar demokrasi dengan tepat sasaran dan terukur. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan strategi cerdas investasi politik, kita bisa memenangkan proses demokrasi dengan meminimalkan biaya.

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

  • Menghasilkan pemimpin pemimpin politik masa depan yang visioner.
  • Menciptakan tatanan hukum yang demokratis serta etika politik yang santun.
  • Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta legitimate
  • Menformat pemilu dan Pemilukada yang luber dan jurdil
  • Menpublikasi media pencerahan berdemokrasi yang cerdas dan terdidik
  • Menguji dan menakar tingkat elatabilitas kandidat di mata publik pemilih
  • Mengkaji budaya sebagai salah satu variabel penguatan demokrasi lokal
  • Memperkokoh dan menguatkan ekonomi kerakyatan sebagai penyangga demokrasi politik
  • Melakukan pendidikan politik masyarakat yang mengarah kepada pendidikan pemilih
  • Melakukan komunikasi kemitraan dengan lembaga-lembaga yang sevisi dengan penguatan demokrasi dan politik

TARGET YANG INGIN DICAPAI

  • Meminimalisasi sengketa politik dan permasalahan hukum, akibat dari sebuah  proses demokrasi
  • Adanya gerakan pecerahan birokrasi pemerintahan dengan penguatan otonomi daerah serta pelayanan publik
  • Penyelenggaraan  pemilu dan Pemilikada yang Luber dan Jurdil
  • Melibatkan media sebagai wadah pencerahan berdemokrasi dan berpolitik
  • Menjadikan budaya sebagai salah satu platform berpolitik dan berdemokrasi
  • Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagi basis penguatan demokrasi politik
  • Masyarakat cerdas dalam berdemokrasi dan santun dalam berpolitik
  • Terjalinnya hubungan kemitraan dengan pihak-pihak luar negeri yang mandiri dan independen